MKI News Update

Pengurus MKI Sumsel Terbentuk


Sabtu, 10 April 2021

Palembang - Sabtu, 10 April 2021 bertempat di Baturaja Room Hotel Grand Inna Daira, telah dilaksanakan pelantikan kepengurusan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Sumatera Selatan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel, GM PLN UIW S2JB, Pengurus MKI Pusat, dan Jajaran Kepala Operasional Daerah Sumsel. 

Pengurus MKI Sumsel periode 2021-2025 dikukuhkan langsung oleh Sekjen MKI Andri Doni, sementara penyerahan pataka dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum DPP MKI Chairani Rachmatullah. Dalam susunan kepengurusan MKI 2021-2025, terpilih sebagai Ketua Dr. Ing Ir. Ahmad Taqwa, MT.,  Wakil Ketua I, Jhonni Putra ST, IPM., Wakil Ketua II Dr. Aryansyah., S.T., M.T., Wakil ketua III M. Izman Herdiansyah S.T., MM., PhD, Sekretaris Umum Muhammad Abu Bakar Sidik., S.T., M.Eng., Ph.D, IPU, Wakil Sekretaris Umum Ir. Edih Setiadi., M.M., dan Bendahara Muhammad Darmansyah. 

Dalam sambutannya, Ahmad Taqwa menyampaikan bahwa MKI merupakan bagian yang menyambungkan 3 sisi, yaitu pemerintah, penentu kebijakan, dan pelaksana kebijakan. 

"MKI memiliki dewan pakar yang dapat memberikan pertimbangan dari sisi keilmuan atau kajian untuk pertimbangan operasional ketenagalistrikan" ungkap Ahmad Taqwa 

Chairani mengatakan bahwa MKI merupakan organisasi nirlaba yang menyambungkan tiga stakeholders utama, yaitu pemerintah, legislator, dan pelaksana kebijakan. Telah banyak kajian-kajian yang dilakukan MKI dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan ketenagalistrikan. 

H. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan memberikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap pengurus yang baru dilantik dalam acara tersebut. 

"Saya ucapkan selamat kepada pengurus terpilih, semoga dapat mengemban amanah dengan baik". 

H. Herman Deru mengungkapkan ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam hal ketenagalistrikan di Sumatera Selatan. "Beberapa tantangan yang dihadapi saat ini di antaranya adalah pembangunan SUTT khususnya terkait kepemilikan tanah, distribusi listrik untuk daerah terpencil, penggunaan mobil listrik, yang dalam hal ini MKI diharapkan dapat memberikan ide/terobosan bahkan solusi."





Sebelumnya di hari yang sama juga dilakukan seminar ketenagalistrikan yang menghadirkan pembicara kunci Kepala Dinas ESDM Sumsel Hendriansyah, GM PLN UIW S2JB Bambang Dwiyanto dan Sekjen MKI Andri Doni. Bambang mengatakan bahwa kondisi pasokan listrik di Sumsel sangat cukup dan ketahanan emergo listrik di sini luar biasa bagus. Dengan beban puncak sekitar 950 MW dan daya mampu pembangkit 1.350 MW, maka Sumsel  juga mengirim energi  listrik ke Provinsi lain seperti Lampung dan Jambi. Hal itu dimungkinkan karena pulau Sumatera telah tersambung menjadi satu sistem interkoneksi melalui jaringan transmisi 275 kV yang sering disebut sebagai tol listrik.  

Bambang juga mengucapkan selamat kepada pengurus MKI terpilih dan berharap MKI bisa menjadi mitra strategis untuk bersama-sama memajukan kelistrikan di bumi Sriwijaya.

Pemanfaatan FABA dalam Pengembangan Industri

Sabtu, 10 April 2021

FABA, yang lebih populer dengan sebutan limbah atau abu batu bara, berpotensi menjadi primadona baru dalam pengembangan industri nasional. Sehubungan dengan itu, pemerintah diminta untuk segera membuat petunjuk teknis (juknis) pemanfaatan FABA.

Demikian intisari dari Webinar Forum PWI Jaya Series  “Mengoptimalkan Manfaat FABA untuk Pembangunan Ekonomi”, yang dilangsungkan Jumat, 9 April 2021. Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyampaikan sambutannya  dari ruang rapat PWI Pusat. Pembukaan resmi dari seminar dengan topik menarik ini dilakukan oleh Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan  Indonesia (MKI), Wiluyo Kusdwiharto secara virtual.

“Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia mengapresiasi dukungan jajaran PWI atas legalitas yang didapat FABA sebagai limbah yang tidak beracun, sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Wiluyo Kusdwiharto, yang tak lupa menyapa jajaran pimpinan PWI Provinsi yang juga hadir secara daring. - [dialogpublik] 

Kumpulan artikel lebih lanjut mengenai informasi pemanfaat FABA dapat dibaca melalui link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1aPkV2531V9Gps6x1FrAp2nZtCcVLFmOu/view?usp=sharing 


FABA Dicabut dan Kategori B3, LIPI: Sesuai Hati Nurani Ilmuwan

Jumat, 19 Maret 2021


Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI Nurul Taufiqurochman mengatakan, dengan dicabutnya limbah batu bara jenis Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini sudah sesuai dengan hati nurani ilmuwan.

“Saya pikir dicabutnya ini sudah sesuai hati nurani ilmuwan ya. Ya kami mohon maaf ya, ketika peraturan PP 101 Tahun 2014 ini tercengang juga melihat ini. Ini dari mana membuat keputusan seperti ini? Kajiannya bagaimana? Makanya saya sempat mempertanyakan di KLHK waktu itu,” katanya dalam acara Polemik Trijaya secara virtual, Selasa (16/3/2021). – [Sindonews]

Kumpulan informasi lebih lanjut terkait FABA dapat dibaca melalui link-link berikut:

Rabu, 17 Maret 2021



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memberikan keterangan kepada media terkait pengelolaan limbah Fly Ash dan Bottom Ash dari Pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam Media Briefing secara telekonferensi, Senin (15/3/2021).

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati menegaskan bahwa pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), sebagai limbah B3 dan limbah nonB3 yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, tetap memiliki kewajiban untuk dikelola hingga memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Naskah lengkap Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dapat diakses melalu link di sini.

Vivien menggarisbawahi, material FABA yang merupakan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU menjadi limbah nonB3. Hal tersebut disebabkan karena pembakaran batubara di kegiatan PLTU dilakukan pada temperatur tinggi, sehingga kandungan unburnt carbon di dalam FABA menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan.


Sedangkan pada proses pembakaran batubara di industri lain, dengan fasilitas stoker boiler dan/atau tungku industri yang digunakan untuk pembuatan steam dengan temperatur rendah, limbah FABA yang dihasilkan merupakan limbah B3 yaitu Fly Ash kode limbah B409 dan Bottom Ash kode limbah B410.

Hasil data dari uji karakteristik terhadap FABA PLTU, yang dilakukan oleh Kementerian LHK tahun 2020 menunjukkan bahwa FABA PLTU masih di bawah baku mutu karakter berbahaya dan beracun. Hasil uji karakterisitik menunjukkan bahwa FABA PLTU tidak mudah menyala dan tidak mudah meledak, suhu pengujian adalah di atas 140 derajat Fahrenheit. Hasil uji karakteristik FABA PLTU selanjutnya, adalah tidak ditemukan hasil reaktif terhadap Sianida dan Sulfida, serta tidak ditemukan korosif pada FABA PLTU. Dengan demikian, dari hasil uji karakteristik menunjukan limbah FABA dari PLTU tidak memenuhi karakteristik sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Selain itu, hasil evaluasi dari referensi yang tersedia, menyatakan bahwa hasil uji Prosedur Pelidian Karakteristik Beracun atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) terhadap limbah FABA dari 19 unit PLTU, memberikan hasil uji bahwa semua parameter memenuhi baku mutu. Kemudian, hasil Uji Toksikolgi Lethal Dose-50 (LD50) dari 19 unit PLTU dengan hasil, nilai LD50 > 5000 mg/kg berat badan hewan uji. Hasil kajian Human Health Risk Assessment (HHRA) yang telah dijalankan di lokasi untuk mengevaluasi potensi resiko bagi pekerja lapangan menunjukkan bahwa, tidak ada parameter yang melebihi Toxicity Reference Value (TRV) yang ditentukan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018.

"Walaupun dinyatakan sebagai Limbah nonB3, namun penghasil limbah nonB3 tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan," tegas Vivien.

Vivien menambahkan, pembakaran batubara di PLTU yang menggunakan temperatur tinggi menyebabkan FABA dapat dimanfaatkan seperti sebagai bahan bangunan, subtitusi semen, jalan, tambang bawah tanah atau underground mining serta restorasi tambang.

Mendukung pernyataan Vivien, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menjelaskan bahwa, hasil uji karakteristik beracun TCLP dan LD-50 menunjukkan bahwa FABA yang dihasilkan PLTU memiliki konsentrasi zat pencemar lebih rendah dari yang dipersyaratkan pada PP Nomor 22 Tahun 2021. Hasil uji kandungan radionuklida FABA PLTU juga menunjukkan masih di bawah yang dipersyaratkan.

Dalam paparannya, Rida juga menyampaikan bahwa Negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Eropa, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, dan di 3 (tiga) negara dengan tujuan ekspor batubara Indonesia terbesar, yaitu China, India dan Korea Selatan, tidak mengkategorikan FABA sebagai limbah B3 melainkan sebagai limbah padat (China dan India), dan sebagai specified by-product (Korea Selatan). FABA secara luas telah banyak dimanfaatkan sebagai material pendukung pada sektor infrastruktur, stabilisasi lahan, reklamasi pada lahan bekas tambang, dan sektor pertanian.

Kemudian, dalam rangka mewujudkan kondisi yang ramah lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa pelaku usaha PLTU wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam mengelola FABA, Rida mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan pelaku usaha pembangkit listrik berkomitmen untuk tetap melakukan pengelolaan FABA dengan prinsip berwawasan lingkungan, yang dibuktikan dengan penyusunan SOP Pengelolaan FABA yang diacu oleh seluruh PLTU.

Direktur Jendeal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Jamaludin turut menambahkan penjelasan bahwa secara nasional, kebijakan pemanfaatan batubara adalah sebagai energi dengan memberikan nilai tambah. Kedepannya, Ridwan mengungkapkan bahwa hasil limbah abu batubara atau FABA akan semakin dimanfaatkan menjadi produk-produk yang ramah lingkungan. Hal tersebut adalah bukti, bahwa pemerintah sedang berusaha keras untuk memanfaatkan nilai tambah dari hasil pembakaran batubara menjadi produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan.

"Kebijakan saat ini dalam pemanfaatan batubara secara hukum adalah hilirisasi atau nilai tambah, kami melihatnya sebagai perubahan tata kelola, bukan sekedar mengubah dari limbah B3 saja, namun yang kita lihat adalah bisa digunakan untuk apa," ungkap Ridwan.

Ridwan kemudian memberi contoh, FABA memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku, yaitu pemanfaatan Limbah nonB3 khusus seperti fly ash batubara dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal Ciraiating Fluidized Bed (CFB) dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kontruksi pengganti semen pozzolan (penjelasan pasal 459, PP 22/2021). Pemanfaatan FABA sebagai roadbase dapat menyerap 94% dari total abu batubara (PT AMNT). FABA berpotensi digunakan bahan baku pembuatan refraktori cor, penimbunan dalam reklamasi tambang, substitusi kapur untuk menetralkan air asam tambang, memperbaiki kondisi fisik tanah dan media tanam untuk revegetasi lahan bekas tambang (Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM).

Ridwan menambahkan, LIPI, JICA dan Hakko bekerja sama memproduksi beton ramah lingkungan menggunakan bahan baku FABA. Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menyatakan, aplikasi FABA dapat meningkatkan efisiensi pemupukan serta memperbaiki lingkungan perakaran tanaman. FABA juga dapat dimanfaatkan sebagai backfilling atau batuan penutup untuk pencegahan air asam tambang (perusahaan pertambangan)


Saat ini, Kementerian LHK tengah menyelesaikan Peraturan Menteri LHK tentang Pengaturan Limbah Non B3 dengan beberapa poin penting. Pertama dalah terkait dengan ruang lingkup pengaturan yang meliputi: (1) Pengurangan Limbah nonB3 baik sebelum dan/atau setelah limbah dihasilkan; (2) Penyimpanan Limbah nonB3 yang disesuaikan dengan jumlah dan bentuk limbah serta tidak boleh melebihi kapasitas penyimpanan; (3) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, produk samping merujuk standar yang ada atau standar baru yang direkomendasikan KLHK; (4) Penimbunan Limbah nonB3 dengan memenuhi standar lokasi baik dengan melakukan modifikasi engineering dan memenuhi stadar fasilitas penimbunan; (5) Penganggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan (6) Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3.

Poin selanjutnya adalah tentang rencana pengelolaan limbah nonB3 yang meliputi: (1) Limbah nonB3 khusus merujuk dalam Persetujuan Lingkungan; (2) Limbah nonB3 terdaftar wajib tercantum rinci dalam Persetujuan Lingkungan; dan (3) Pengelolaan Limbah NonB3 tidak memerlukan persetujuan teknis.

Poin lainnya mengatur bahwa limbah nonB3 dilarang melakukan: (1) Dumping atau pembuangan Limbah nonB3 tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat; (2) Pembakaran secara terbuka atau open burning; (3) Pencampuran Limbah nonB3 dengan B3 dan/atau Limbah B3; dan (4) Penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.


Sumber: OGINDONESIA.com - http://www.ogindonesia.com/2021/03/fly-ash-dan-bottom-ash-hasil-pembakaran.html?m=1

Kunjungan Pak Hari Jaya Pahlawan (Ketua Umum MKI 2011 - 2014), Pak Iwan Supangkat (Ketua Umum MKI 2015-2019) bersama Pak Wiluyo Kusdwiharto (Ketua Umum MKI 2020 - 2023) ke Sekretariat MKI

Rabu, 24 Februari 2021

Rabu, 17 Februari 2021 - detikFinance (Alfi Kholisdinuka)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) Kementerian ESDM menyediakan layanan jasa untuk perencanaan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menggunakan aplikasi berbasis web yaitu electronic Survey, Monitoring, and Reporting (e-SMART).

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi aplikasi hasil inovasi peneliti P3TKEBTKE ini mampu menginformasikan potensi kapasitas dan produksi PLTS Atap hingga biaya yang diperlukan.

Aplikasi tersebut, kata dia, juga memungkinkan pengguna mendapatkan sejumlah informasi ketika mempertimbangkan investasi PLTS Atap adalah manfaat dan biaya, yaitu seperti potensi produksi listrik PLTS, pengurangan biaya tagihan listrik, biaya investasi dan operasional.

"Aplikasi ini juga akan menampilkan manfaat sistem PLTS yang dipasang, berupa penghematan tagihan listrik PLN, pengurangan emisi CO2, serta ekuivalensi terhadap jumlah pohon yang ditanam dan pemakaian BBM di kendaraan bermotor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021)

Adapun elemen perhitungan meliputi luas atap, kebutuhan konsumsi listrik, dan kapasitas daya terpasang PLN dalam menghitung potensi kapasitas PLTS Atap. Aplikasi e-SMART PV ini diklaim bermanfaat sebagai alat bantu perencanaan PLTS atap, terutama dalam mengurangi biaya survei pemasangan PLTS sekaligus memberitahu manfaat ekonomis dan biaya PLTS Atap secara cepat dan akurat.Agung menuturkan penggunaan sistem informasi semacam itu dinilai cukup mudah yaitu hanya menggambar luas atap yang akan dipasang PLTS dan kemudian sistem informasi akan menampilkan estimasi manfaat dan biaya. Dibanding aplikasi serupa lainnya, e-SMART sudah memasukan fungsi survei dan analisis kelayakan PLTS Atap secara cepat dan gratis sehingga berpotensi mendorong investasi PLTS Atap.

"Perhitungan potensi PLTS atap meliputi beberapa tahap analisis. Tahap pertama adalah menghitung potensi PLTS berdasarkan luasan atap yang tersedia dan kebutuhan PLTS berdasarkan konsumsi listrik. Tahap kedua adalah membandingkan data potensi dengan kapasitas daya PLN terpasang," jelas Agung.

Nilai paling rendah dipilih sebagai batas kapasitas maksimum yang dapat dipasang (kapasitas disain). Tahapan selanjutnya adalah menggunakan nilai kapasitas desain tersebut untuk simulasi perhitungan kapasitas inverter dan modul, sesuai dengan basis data yang tersedia. Hasil simulasi ini akan menentukan rekomendasi nilai kapasitas PLTS atap.

Aplikasi e-SMART dapat diakses melalui website P3Tek KEBTKE (https://p3tkebt.esdm.go.id/) pada bagian pelayanan publik. Aplikasi eSMART memuat tentang halaman awal, halaman peta dan perhitungan, artikel, regulasi, kontak dan halaman admin apabila ingin merubah master data. Pengguna dapat mencoba mengimplementasikan penghitungan secara mandiri.

"Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan PLTS Atap melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)," terangnya.Pada halaman muka, pengguna dapat memulai analisis dengan menekan tombol Mulai untuk mengawali pengisian data. Pada halaman input data, pengguna dapat menggambar luas atap pada peta GIS untuk menghitung luas atap yang akan dipasang PLTS dan data tersebut dimasukkan pada bagian Keterangan Teknis. Setelah data keterangan teknis diinput dan dihitung, aplikasi e-SMART selanjutnya akan menampilkan hasil kalkulasi.

Sebagaimana di negara maju, program PLTS Atap perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat memberikan informasi manfaat dan biaya PLTS Atap secara komprehensif, sehingga masyarakat berminat untuk menggunakannya.

Diketahui, pada tahun 2019 tenaga surya menjadi energi terbarukan dengan pertumbuhan kapasitas tercepat di dunia yaitu dari 23 GW di 2009 menjadi 627 GW. Seiring dengan pertumbuhan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebut, penggunaan PLTS Atap mulai berkembang di negara maju. Salah satunya di Australia, yang mempunyai kapasitas PLTS Atap sebesar 8 GWp di 2018.


Sumber: https://finance.detik.com/energi/d-5378754/punya-rencana-pasang-plts-atap-cek-nih-aplikasinya

Jumat, 21 Januari 2021 - beritasumut.com

Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara (Sumut) Prof Dr HM Isa Indrawan SE MM menghadiri acara peresmian listrik desa serentak 9 dusun, di Desa Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (22/01/2021).

Acara peresmian ini dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan MSi didampingi oleh Sekda Kabupaten Taput, Indra Simaremare dan jajarannya, General Manager PLN Wilayah Sumut M Irwansyah Putra berserta jajarannya, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Ivan Iskandar Batubara yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Hendra Utama, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) anti Korupsi Sumut KPK RI M Santri Sinaga, Ketua Kadin Medan Arman Chandra, seluruh Kepala Desa, Kepala Dusun, PGRI Kabupaten Taput, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat.

Kesembilan dusun yang serentak dialirin listrik yaitu Dusun Limus, Dusun Lobu Haminjon, Dusun Siantar Naipospos, Dusun Lobu Jambang, Dusun Batu Lamak, Dusun Torhonas, Dusun Bagot, Dusun Huta Silalahi dan Dusun Sitandiang, acara dimulai dari menekan tombol peresmian dan menyala lampu.

Isa Indrawan yang juga Rektor Unpab mengapresiasi Kinerja PLN Wilayah Sumatera Utara sejak di bawah kepempinan Irwansyah Putra yang berani dan mendorong ketinggalan sumber kehidupan yaitu energi. "Secara pribadi saya sedih mengingat di era globalisasi ini masih ada desa di Sumut yang belum tersalur aliran listrik, padahal energi adalah awal sumber kehidupan, sumber penerangan, sumber pendidikan, sumber perekonomian, khususnya di pendidikan bagaimana masyarakat di sini untuk belajar apabila penerangan di malam hari masih menggunakan lampu manual.MKI Sumut berharap, ke depan pengaliran listrik diseluruh wilayah Sumut dapat diatasi. Dengan demikian ke depan tak ada lagi Dusun yang tidak dialiri listrik di Sumut,” kata Isa.

Isa Indrawan menambahkan, kita mesti terus terang bila ingin terang terus, infrastruktur Sumut khususnya listrik harus mampu menggali sumber daya alternatif. Padahal, Sumut memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah. “Sumut mulai dari atas hingga bawah tersedia energi terbarukan. Di bawah tanah ada panas bumi, di dalam tanah ada air, dan di udara ada tenaga angin dan surya. Jadi di Sumut ini punya energi terbarukan yang komplet. Tinggal bagaimana mendayagunakannya agar bermanfaat mengatasi krisis listrik di Sumut,” ujar Isa yang ikut merasakan kegembiraan masyarakat saat itu.

Isa Indrawan menegaskan, pemenuhan energi listrik bukan hanya tanggung jawab PT PLN, tapi juga masyarakat. “MKI lahir untuk memberikan pemikiran dan masukan kepada pemerintah dalam pemenuhan energi listrik,” tuturnya.

Sumber: Berita Sumut - https://www.beritasumut.com/peristiwa/Ketua-MKI-Sumut-Hadiri-Peresmian-Listrik-Desa-di-Tapanuli-Utara

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025

Jumat, 8 Januari 2021 
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025 yang dilakukan pada Jumat, 8 Januari 2021 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Kegiatan Bakti Sosial MKI Kalimantan Barat

[29/12/20] Serah terima bantuan MKI Kalimantan Barat kepada Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak

[29/12/20] Serah terima bantuan MKI Kalimantan Barat kepada PLN Unit Induk wilayah Kalimantan Barat

by Admin Pusat

Desa Curahsawo yang terletak di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, merupakan daerah komoditi bawang merah. Selama ini para…


by Admin Pusat

Pada Senin, 27 Juli 2020, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) dan Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik (HAKIT)…